Studi Penentuan Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan Di Kabupaten Lembata – Provinsi NTT

Abstract

Wilayah Kabupaten Lembata adalah salah satu Kabupaten yang berupa pulau diantara gugusan pulau yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. dengan luas wilayah daratan seluas 1.266,39 Km2. Panjang jalan Kabupaten sepanjang 632,07 km, dimana sebanyak 67,41% jalan mengalami kerusakan. Dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya studi adalah sebagian besar jenis permukaan jalan banyak tanah dan kerikil yang terdapat di kecamatan dan desa, serta kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi rusak. Untuk hal tersebut, diperlukan layanan jaringan jalan yang mantap dan memadai, maka upaya penanganan harus dilakukan terus menerus pada seluruh ruas jalan. Adanya keterbatasan anggaran berakibat semua ruas jalan tidak dapat ditagani seluruhnya, oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi penggunaan anggaran pembangunan dalam penyusunan program penanganan dalam pengembangan jaringan jalan secara bertahap. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kriteria yang sesuai dengan metode Cut Off Point serta menetapkan prioritas pengembangan jaringan jalan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Adapun kriteria-kriteria yang akan dianalisis yaitu kondisi permukaan jalan, jenis permukaan jalan, aksesibilitas, mobilitas, kepadatan penduduk, kesenjangan wilayah, tingkat kemiskinan, dan pembiayaan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan informasi tentang kriteria dan penilaian alternatif berbagai pihak. yang didapat melalui kuisioner-kuisioner serta data-data eksisting kondisi wilayah sesuai kriteria terpilih untuk mendapatkan bobot alternatif dalam penentuan prioritas pengembangan. Dalam penelitian ini, jumlah responden untuk kedua metode ini sebanyak 9 (Sembilan) responden yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Lembata. Hasil analisis menunjukan bahwa kriteria yang digunakan adalah kriteria yang mempunyai nilai lebih dari batas Cut Off sebesar 2,50 yaitu kriteria kondisi permukaan jalan, jenis permukaan jalan, aksesibilitas, mobilitas, kesenjangan wilayah, tingkat kemiskinan, dan pembiayaan. Dari 7 kriteria terseleksi tersebut, kriteria pembiayaan memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 23,77% dan kriteria tingkat kemiskinan yang memiliki bobot paling rendah yaitu sebesar 5,58%. Sedangkan penilaian alternatif oleh para stakeholder, bobot terbesar yang menjadi prioritas pertama adalah alternatif IV, yakni sebesar 7,745 dan dari hasil analisis kondisi eksisting, bobot terbesar yang menjadi prioritas pertama adalah adalah alternatif V, yakni sebesar 1,509. Dalam penetapan prioritas alternatif terpilih pengembangan jaringan jalan yang menjadi prioritas diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari kedua analisis yaitu penilaian para stakeholder dan kondisi eksisting, maka yang menjadi prioritas pertama adalah alternatif IV,